Laut Territorial Dan Zona Tambahan

Kedaulatan Negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, perairan kepulauannya meliputi juga laut territorial, ruang udara diatasnya dan dasar laut serta lapisan tanah dibawahnya. Batas laut territorial tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal. Untuk Negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang disekitarnya garis pangkalnya adalah garis pangkal surut dari sisi karang kearah laut. Bagian ini juga membahas tentang perairan kepulauan, mulut sunga, teluk, instalasi, pelabuhan, penetapan garis batas laut territorial antara Negara-negara yang pantainya berhadapn atau berdanpingan serta lintas damai. Mengenai zona tambahan, menentukan bahwa Negara pantai dalam zona tersebut bias melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran undang-undang menyangkut bea dan cukai, fiscal, imigrasi, dan saniter dalam wilayahnya, namun tidak lebih lebih dari 24 mil laut.
Delimitasi batas maritim diatur dalam hukum laut internasional yang dalam hal ini telah diejawantahkan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut. UNCLOS 1982 adalah konvensi termutakhir yang dewasa ini diratifikasi oleh sebagian besar negara pantai di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Singapura. Dalam menyelesaikan batas maritimnya, kedua negara sudah sepantasnya mengacu kepada UNCLOS 1982.
UNCLOS menjelaskan secara rinci berberapa hal terkait yurisdiksi maritim negara pantai. Hal yang diatur adalah garis pangkal sebagai acuan dalam mengukur lebar zona maritim yang bisa diklaim oleh negara pantai; jenis zona maritim, dimensi dan karakter masing-masing zona maritim; serta delimitasi batas maritim antar negara jika terjadinya tumpang tindih klaim. Zona maritim yang dimaksud adalah laut territorial (12 mil laut, ML), zona tambahan (24 ML), zona ekonomi eksklusif – ZEE (200 ML), dan landas kontinen (hingga 350 ML atau lebih berdasarkan kriteria tertentu yang diatur dalam pasal 76 UNCLOS). Mil laut (ML) merupakan satuan yang digunakan dalam lingkungan maritim terkait hukum laut, yang dalam hal ini 1 ML sama dengan 1.852 meter.
Sesungguhnya zona maritim bisa diklaim secara unilateral tanpa berurusan dengan negara lain sepanjang klaim tersebut tidak melanggar atau mengganggu klaim negara lain (tetangga). Meski demikian, pada kasus Indonesia dan Singapura, nampaknya tidak mungkin bagi Indonesia untuk mengklaim semua jenis zona maritim (laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen) tanpa menggangu klaim Singapura, demikian pula sebaliknya. Mengingat lokasinya yang sangat berdekatan satu sama lain, Indonesia dan Singapura bahkan perlu melakukan delimitasi untuk laut teritorial mengingat jarakya yang kurang dari dua kali 12 ML.
Perlu dicatat bahwa Indonesia dan Singapura sudah menyepakati batas maritim internasional di Selat Singapura. Kedua negara ini telah menandatangani perjanjian batas laut territorial pada tanggal 25 Mei 1973 yang menetapkan enam titik batas sebagai titik belok garis batas. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 3 Desember 1973, sedangkan Singapura meratifikasi perjanjian tersebut kira-kira setahun kemudian tanggal 29 Agustus 1974 (The Geographer, 1974). Sejak dilakukannya ratifikasi oleh kedua negara, perjanjian tersebut secara resmi berlaku dan mengikat secara hukum. Lepas dari dicapainya kesepakatan antara Indonesia dan Singapura di awal tahun 70an, penting untuk diketahui bahwa kedua negara belum menyelesaikan delimitasi batas maritim untuk keseluruhan kawasan maritim yang seharusnya didelimitasi. Masih ada segmen di sebelah barat dan timur yang harus diselesaikan. Perundingan untuk ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2005 dalam rangka menyelesaikan perjanjian batas maritim 1973. Sejumlah perundingan telah dilakukan baik di Indonesia maupun Singapura, yang sayang sekali belum menghasilkan kesepakatan final antara kedua negara.
Sementara itu, Singapura sendiri sangat aktif melakukan reklamasi dan konstruksi pelabuhan, yang berakibat pada perubahan bentuk pantainya. Reklamasi itu secara signifikan menggeser garis pantai Singapura ke arah selatan. Pertanyaannya kemudian adalah “apakah perubahan garis pantai berpengaruh bagi klaim maritim Singapura?” Lebih jauh lagi, “akankah perubahan itu mempengaruhi perjanjian batas maritim antara Indonesia dan Singapura?” Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa mengacu pada UNCLOS, yang dalam hal ini telah diratifikasi oleh kedua negara.
Menurut hukum internasional, klaim maritim atau yurisdiksi maritim diukur dari garis pangkal. Garis pangkal bisa berupa garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik tertentu di tepi daratan atau garis pangkal normal yang merupakan representasi dari garis pantai ketika air surut terendah. Pertanyaan penting selanjutnya adalah “akankah reklamasi pantai yang dilakukan Singapura dapat mengubah garis pangkalnya? Mungkin tidak mudah untuk segera menjawab ini tapi kita memiliki UNCLOS yang bisa membantu. Pasal 11 dalam UNCLOS menyebutkan ”Untuk tujuan delimitasi laut territorial, bagian terluar instalasi pelabuhan yang merupakan bagian integral dari pelabuhan dapat diperlakukan sebagai bagian dari pantai.”
Pasal ini juga dijelaskan lebih jauh secara teknis dalam Petunjuk Aspek Teknis UNCLOS (TALOS) yang menyatakan bahwa instalasi pelabuhan itu meliputi struktur permanen buatan manusia di sepanjang pantai dan merupakan bagian integral dari system pelabuhan seperti pelindung pantai, dermaga, fasilitas pelabuhan lain, terminal pantai, dinding laut. Instalasi pelabuhan semacam itu bisa digunakan sebagai bagian dari garis pangkal untuk delimitasi laut territorial dan yurisdiksi maritim lainnya.
Seandainya reklamasi pantai yang dilakukan Singapura bertujuan untuk membangun struktur seperti yang dimaksud oleh Pasal 11 UNCLOS, jelas bahwa instalasi semacam itu bisa digunakan sebagai garis pangkal. Akibatnya, garis pangkal yang berubah berpotensi mengubah klaim maritim Singapura menjadi lebih ke selatan mendekati Indonesia. Meski demikian, perubahan garis pangkal semacam itu tidak akan bisa mengubah perjanjian batas maritim yang sudah disepakati sebelumnya. Artinya, batas laut territorial 1973 antara kedua negara tidak akan berubah karena reklamasi ini, kecuali keduanya menghendaki dengan kesepakatan baru, tetapi tidak serta-merta karena reklamasi. Perubahan garis pangkal hanya mungkin berpengaruh pada klaim maritim dan batas yang belum disepakati. Dalam rangka menyelesaikan perjanjian 1973, semestinya diantisipasi bahwa ada kemungkinan Singapura akan mengusulkan penggunaan garis pangkal baru pasca reklamasi. Meski demikian, kekhawatiran ini tentunya tidak akan menjadi isu seandainya kemudian dibuktikan bahwa reklamasi tersebut tidak untuk membangun struktur yang merupakan bagian integral dari pantai seperti diisyaratkan pasal 11. Tentunya ini memerlukan investigasi teknis dan legal yang sangat cermat. Saya percaya, orang-orang yang terlibat dalam negosiasi, terutama dari Indonesia, telah memahami hal ini dengan baik.
Lepas dari adanya kemungkinan perubahan garis pangkal Singapura, ada satu isu penting lain terkait batas maritim Indonesia-Singapura yaitu tidak disebutkannya datum geodesi (referensi geodesi) secara eksplisit. Harus dipahami bahwa koordinat lintang bujur tanpa datum geodesi yang jelas sesungguhnya tidak menginformasikan apa-apa. Koordinat semacam ini tidak mengacu pada posisi tertentu di permukaan bumi, yang berarti bahwa titik atau garis batas yang diwakili oleh koordinat tersebut tidak ada di lapangan. Secara teoritis titik-titik batas semacam ini tidak bisa ditentukan posisinya di permukaan bumi. Adalah tidak mungkin, secara teoritis, mengatakan adanya pelanggaran batas tanpa adanya datum geodesi yang jelas. Sebagai contoh, bagaimana seorang petugas menentukan seberapa jauh sebuah kapal telah melewati batas, sedangkan batasnya sendiri tidak bisa ditemukan posisinya di lapangan? Dalam kasus seperti ini, penggunaan alat navigasi modern seperti Global Positioning System (GPS) tidak akan membantu karena GPS memiliki datum tertentu sedangkan koordinat titik batas tidak jelas datum geodesinya. Hal ini merupakan tanggung jawab pakar teknis (dalam hal ini surveyor geodesi) untuk menghindari kesalahan yang sama dalam delimitasi batas maritim selanjutnya

2 komentar: